Pohuwato, AndalanIDN – DPRD Kabupaten Pohuwato kembali menggelar Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Kesatu Masa Jabatan 2024 – 2029 di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Begitupun anggota legislatif Dapil Marisa – Buntulia, H. Beni Nento, S.EI, M.Si, yang melaksanakan reses di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Sabtu (30/11/2024) siang.
Banyak aspirasi dan keluhan yang diungkapkan oleh masyarakat Hulawa terutama terkait :
Pengaspalan jalan, fasilitas pemadam kebakaran, banjir, sedimentasi sungai, akses jalan penambang, pembayaran tali asih, bantuan bibit pertanian yang tidak tepat, serta masalah isu relokasi.
Menanggapi hal tersebut, Beni Nento yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato menjawab beberapa keluhan yang dilanjutkan dengan penjelasan lebih rinci dari OPD terkait.
“Kami sudah pernah sarankan ke Dinas Pertanian kalau mengusulkan bibit jangan coba-coba memberi bibit yang tidak disukai petani. Berikan bibit yang memang mereka tau. Karena bibit yang diberikan itu memang betul contoh di Hulawa ada bibit yang tidak disentuh karena tidak sesuai. Satu yang kami beri masukan yaitu NKSumo karena itu yang bagus kualitasnya,” ungkap Beni.
“Terkait pemadam, tahun ini kami telah anggarkan untuk damkar seperti perbaikan mobil untuk tiga mobil dan untuk pelatihan petugas damkar,” tambahnya.
Terkait persoalan tali asih Beni mengaku masih ada ratusan yang belum terbayarkan.
Untuk memastikan hal tersebut, kedepan pihaknya akan mengundang pihak perusahaan dan Forkopimda guna memastikan pembayaran agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi saat proses produksi oleh perusahaan mulai berlangsung.
“Setelah hasil verifikasi masih ada 200 san lebih. Saya juga belum tau apakah tali asih ini hanya orang Hulawa, botubilotahu atau ada yang lain lain. Yang jelas pembayaran tali asih masih terus berlanjut. Saya juga tidak tau teknisnya karena sekarang sudah ditingkat provinsi,” jelas Beni.
“Ini sudah masuk di Forkopimda nanti kami akan mengundang pihak perusahaan dan nama-nama yang ada. Supaya kehadiran perusahaan ini bisa didengarkan masyarakat dan pemerintah. Kami berharap pembayaran tali asih ini akan diselesaikan, karena ini akan mengakibatkan proses produksi nanti terganggu karena akan ada yang teriak-teriak lagi,” terangnya.
Selain itu, isu relokasi yang menghangat ditengah-tengah masyarakat Hulawa turut dijawab oleh Beni Nento.
Menurutnya, untuk dilakukan relokasi itu tidak mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui mulai dari tingkat pemerintah daerah, DPRD hingga provinsi.
“Kalau relokasi harus disiapkan dulu. Harus dibicarakan ditingkatan pemerintah daerah, DPRD. Harus diketahui Bupati, Forkopimda. Bagaimana mekanisme terkait relokasi, apa yang didapatkan, ini kan belum. Belum ada yang bicara terkait relokasi. Kalau sudah ada paling diundang masyarakat dan tokoh masyarakat,” terang Beni.
Lebih lanjut ia menambahkan apabila ada isu-isu yang sengaja disebarkan dengan data yang tidak akurat maka masyarakat dipersilahkan untuk mencari informasi kepada pemerintah desa agar mendapat informasi yang jelas.
“Kalau ingin bertanya, cari pemerintah desa, jangan bertanya ke sama orang yang tidak tau. Sehingga ini yang jadi masalah. Kalau kita cari tau ke desa atau DPRD itukan dapat jawaban yang pasti,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kadis PUPR, Risdiyanto Mokodompit, Kadis Perkim, Fadli Sanad, Sekretaris Dinas Perkim, Irfan Lalu dan Camat Buntulia, Syaiful Hunta.
(Abd)
