Pohuwato, AndalanIDN -Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah, Kajari Pohuwato menggelar diskusi panel dengan tema “Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju”, Senin, 9 Desember 2024 pukul 09.30 WITA bertempat di Aula Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato.
Turut hadir Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dan Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Pohuwato sebagai Narasumber, Kepala Inspektorat Kabupaten Pohuwato sebagai Moderator, dan Peserta (audience) yakni seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pemerintah Desa di Kabupaten Pohuwato.
Dalam kesempatan tersebut, kegiatan peringatan Hakordia 2024 ini diisi dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pakta Integritas antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Kepolisian Resor Pohuwato, kemudian dilanjutkan pemaparan materi tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Ibu Wakil Bupati Pohuwato, Kanit Tipikor Polres Pohuwato dan Kajari Pohuwato sebagai Narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Peserta OPD dan Perwakilan Kepala Desa.
Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Dr. Arjuna Meghanada Wiratanaya, SH. MH. menjelaskan posisi Indonesia dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2023, di mana Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan menempati peringkat ke-115 dari 180 negara. Data ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk perlunya penguatan strategi pencegahan dan penindakan.
Kajari Pohuwato juga menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran penting dalam melaksanakan mandat Presiden sesuai Asta Cita dan Program Prioritas untuk memerangi korupsi secara tegas melalui pendekatan preventif dan upaya represif.
“Di Kabupaten Pohuwato, kami telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis seperti layanan Halo JPN, Posko Jaga Desa dan Bele Literasi dan Edukasi yang menjadi saluran komunikasi masyarakat untuk pengaduan, konsultasi hukum, atau pendampingan terkait tindak pidana korupsi,” terang Arjuna.
Lewat diskusi yang dilaksanakan, Kajari Pohuwato inipun berharap peserta, yang terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pemerintah desa, dapat menjadi agen perubahan yang mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kolaborasi dan komitmen bersama sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi,” harapan Arjuna.
“Korupsi adalah musuh bersama. Penegakan hukum adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tugas Aparat Penegak Hukum. Masyarakat yang taat hukum dan peduli akan keadilan adalah kekuatan terbesar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
(Abd)
