Pohuwato, AndalanIDN — Kesiapan operasional Koperasi Merah Putih Desa Buntulia Tengah menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi vertikal melalui kegiatan observasi lapangan yang dilakukan sejumlah pihak pada Rabu (15/07/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala KP2KP Marisa, Faisal, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, Kepala KPPN Marisa, Yusron, serta didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman.
Rombongan diterima langsung oleh Ketua Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Buntulia Tengah, Yurahmat Uge. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan kelembagaan, tata kelola, hingga aspek operasional koperasi sebagai bagian dari pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pohuwato.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan kesiapan koperasi agar dukungan pemerintah pusat kepada daerah dapat berjalan sesuai tujuan.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut termasuk pembiayaan yang berasal dari pengalihan anggaran Dana Desa maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai mekanisme yang berlaku.
“Monitoring kesiapan koperasi untuk memastikan dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih, termasuk yang bersumber dari pengalihan anggaran Dana Desa maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai mekanisme yang berlaku, dapat dimanfaatkan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran guna mendukung penguatan ekonomi masyarakat,” kata Arie.
Sementara itu, Kepala KP2KP Marisa, Faisal, menyoroti pentingnya kesiapan administrasi koperasi sebelum memasuki tahap operasional. Menurutnya, aspek legalitas, struktur kepengurusan, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola koperasi yang baik.
Ia menyebut kewajiban tersebut mencakup pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan untuk KDMP serta SPT Tahunan Orang Pribadi bagi para pengurus terkait, termasuk kewajiban perpajakan lainnya ketika koperasi mulai aktif beroperasi sesuai aturan yang berlaku.
“Kesiapan tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola koperasi yang baik sejak awal operasional,” harap Faisal.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman, berharap keberadaan Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Ia menilai koperasi tersebut dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama penyediaan LPG dan sembako dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa.
Ketua Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Buntulia Tengah, Yurahmat Uge, menyampaikan bahwa proses serah terima koperasi direncanakan berlangsung pada 16 Agustus 2026. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kepastian jadwal dan regulasi dari pemerintah.
“Koperasi Merah Putih nantinya akan menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat, meliputi penyediaan LPG dan sembako, penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan benih, penampungan serta pemasaran hasil pertanian dan UMKM, pergudangan dan cold storage, layanan logistik, apotek atau klinik desa sesuai ketentuan, hingga layanan simpan pinjam,” jelasnya.
Pada tahap awal, koperasi akan memprioritaskan layanan penyediaan sembako dan LPG sebagai kebutuhan utama masyarakat sebelum mengembangkan layanan lainnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengelola koperasi diharapkan mampu memperkuat kelembagaan Koperasi Merah Putih Desa Buntulia Tengah. Dengan tata kelola yang baik, koperasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
