Bapenda Gorontalo Genjot Layanan Perbatasan, PKB Popayato Tembus Rp848 Juta

Daerah29 Dilihat
banner 468x60

Pohuwato, AndalanIDN – Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie terus mendorong pemerataan pelayanan publik hingga ke wilayah perbatasan, termasuk pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat pelayanan Samsat Popayato yang menjangkau masyarakat di lima kecamatan, yakni Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, dan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato. Kawasan tersebut memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, menyampaikan bahwa penguatan pelayanan Samsat di kawasan perbatasan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Atas dukungan Bapak Gubernur Gusnar Ismail dan Ibu Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, kami terus berupaya meningkatkan pelayanan PKB dan BBNKB, khususnya bagi masyarakat di lima kecamatan wilayah Popayato. Pelayanan harus semakin dekat, mudah, cepat, dan transparan,” ujar Danial.

Berdasarkan laporan UPTD P3D Kabupaten Pohuwato, realisasi penerimaan Samsat Popayato selama periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp848.851.198, yang terdiri atas penerimaan pokok PKB sebesar Rp836.942.108 dan denda PKB sebesar Rp11.909.090.

Rata-rata penerimaan PKB dan denda PKB mencapai Rp84,89 juta per bulan. Penerimaan tertinggi tercatat pada Oktober sebesar Rp140.669.010, sedangkan penerimaan terendah terjadi pada Mei sebesar Rp61.627.750.

Capaian tersebut menunjukkan kontribusi pelayanan Samsat Popayato terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah barat Kabupaten Pohuwato, sekaligus menjadi salah satu indikator pentingnya keberadaan layanan Samsat yang mudah dijangkau masyarakat.

Menurut Danial, kawasan perbatasan membutuhkan perhatian khusus mengingat tingginya mobilitas kendaraan antarprovinsi, termasuk keberadaan kendaraan berpelat nomor luar daerah yang digunakan oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah Gorontalo.

Karena itu, Bapenda akan terus mendorong peningkatan pelayanan pembayaran PKB, fasilitasi mutasi dan balik nama kendaraan, pendataan kendaraan bermotor, serta sosialisasi kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh pelayanan yang sama baiknya dengan masyarakat di pusat kota. Selain meningkatkan penerimaan daerah, yang terpenting adalah memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Danial menambahkan bahwa penguatan pelayanan Samsat Popayato juga menjadi bagian dari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo secara berkelanjutan, melalui peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses pembayaran pajak, serta penguatan pendataan dan administrasi kendaraan bermotor.

“Kehadiran Samsat Popayato bukan semata-mata untuk mengejar penerimaan pajak, tetapi juga memastikan pemerintah hadir melayani masyarakat hingga ke wilayah perbatasan. Peningkatan PAD harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Bapenda Provinsi Gorontalo juga akan terus memperkuat koordinasi dengan unsur terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Samsat, termasuk kepolisian dan PT Jasa Raharja, guna mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui penguatan pelayanan Samsat Popayato, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap masyarakat di wilayah perbatasan semakin mudah mengakses layanan perpajakan kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak terus meningkat, dan penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Langkah tersebut sejalan dengan semangat Bapenda Provinsi Gorontalo, “Transformasi Pendapatan, Kemandirian Daerah,” yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

(Abd)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *