DaerahPemerintahanTopik Terkini

Rakor Bersama DLHK Provinsi Gorontalo, Bupati Saipul Bahas Penyelesaian PTKH

Pohuwato, AndalanIDN – Lakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Provinsi Gorontalo, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga bahas tentang penyelesaian tanah dalam kawasan hutan (PTKH), Senin (13/02/2023).

Rakor ini turut dihadiri oleh Asisten Pemkesra, Arman Mohamad, Kabid Penegakan Hukum dan Rehabilitasi DLHK Provinsi Gorontalo, Hoerudin, SP.,MM, Kadis Lingkungan Hidup Pohuwato, Sumitro Monoarfa, OPD terkait dan Camat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan apresiasinya atas pertemuan yang sangat penting dalam rangka membahas percepatan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan khususnya di Kabupaten Pohuwato.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian tanah dalam kawasan hutan, dalam konteks lebih besar adalah bagaimana menyelesaikan dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah.

“Nah, ini tentu diperlukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam hal ini pengadaan tora dan akses perhutanan sosial,” ungkap Saipul.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Pohuwato melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang persetujuan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan direkomendasikan dengan total luas 10.032,51 Ha yang terdiri perubahan batas luas ± 1.930, 64 Ha, akses pengelolaan melalui perhutanan sosial ± 5.092,43 ha, kawasan hutan yang dipertahankan 3.009,44 Ha.

“Para camat dan kepala desa yang wilayahnya masuk dalam areal PTKH untuk mengambil langkah dan segera menindaklanjuti dan mempercepat penyelesaiannya. Tentunya dapat berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dan UPT Kementerian Kehutanan,” ujar Saipul.

Selain itu, Bupati Pohuwato ini berharap agar Bumdes dan kelompok tani dapat diaktifkan kembali dalam rangka pendampingan kelola usaha ekonomi.

“Saya berharap dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kepala desa mohon dapat berperan lebih, tolong aktifkan kembali wadah bumdes atau koperasi serta kelompok tani dan dapat bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha sebagai bapak angkat atau off taker dalam rangka pendampingan kelola usaha ekonomi, peningkatan skill dan tentunya dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar,” harapnya.

Terakhir Bupati Saipul menjelaskan bahwa pengelolaan perhutanan sosial dari aspek ekonomi dan ekologi serta lingkungan sangat membantu.

“Dimana lahan-lahan kawasan hutan yang tidak produktif dapat dikembalikan fungsinya, potensi dengan pendekatan karakteristik sosial pada masing-masing wilayah dapat mewadahi upaya-upaya pengelolaan hutan bersama masyarakat berupa wadah hutan kemasyarakatan, hutan desa dan kemitraan,” jelas Saipul.

“Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Pohuwato saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya dari Dinas LHK Provinsi dan UPT yang turut membantu dan memfasilitasi program-program kehutanan yang berada di kabupaten pohuwato,” pungkas Saipul. (Abd)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button