Pohuwato, AndalanIDN – Upaya tiga tersangka dalam perkara dugaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, untuk menggugat tindakan penyidik melalui jalur praperadilan belum membuahkan hasil. Pengadilan Negeri (PN) Marisa memutuskan menolak seluruh permohonan yang mereka ajukan, Senin (16/11/2026).
Ketiga pemohon tersebut adalah Sofyan Nasibu, Hendra Baru, dan Suyitno. Masing-masing mengajukan gugatan dengan nomor perkara 3/Pid.Pra/2026/PN.Mar, 4/Pid.Pra/2026/PN.Mar, dan 5/Pid.Pra/2026/PN.Mar.
Persoalan yang dibawa ke meja praperadilan berkaitan dengan keabsahan sejumlah tindakan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pohuwato dalam menangani perkara tersebut. Di antaranya, tindakan penyitaan serta penetapan status tersangka terhadap para pemohon.
Khusus Hendra Baru, materi gugatan juga menyangkut keabsahan proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada 2 Oktober 2026.
Ketiga perkara tersebut diputus melalui persidangan yang digelar di ruang sidang PN Marisa. Pembacaan putusan dimulai sekitar pukul 11.15 WITA, dengan hakim tunggal yang menangani masing-masing perkara.
Dalam persidangan itu, pihak Polri selaku termohon hadir melalui tim kuasa hukum Polri. Sementara itu, masing-masing pemohon juga didampingi oleh kuasa hukum mereka.
Dengan ditolaknya seluruh permohonan tersebut, pengujian terhadap tindakan penyidik yang dipersoalkan para pemohon melalui mekanisme praperadilan berakhir dengan putusan yang tidak mengabulkan gugatan mereka.
Sebagai informasi, praperadilan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, termasuk penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penetapan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi putusan tersebut, Polres Pohuwato menyatakan menghormati keputusan yang telah dibacakan oleh PN Marisa. Institusi kepolisian itu juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(Abd)













