Oleh : Jeffry As. Rumampuk / Juru Bicara Walikota Gorontalo
OPINI, GORONTALO – Ada pemimpin yang sibuk menjelaskan dirinya ketika dihantam isu. Ada pula yang memilih menjawabnya dengan pekerjaan. Walikota Adhan Dambea tampaknya memilih cara kedua.
Peresmian Masjid Al Adha XII di Kompleks Perumahan Alya Residence III, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Sabtu (26/9/2026), bukan sekadar seremoni peresmian sebuah rumah ibadah.
Bagi perjalanan politik dan pemerintahan Adhan, Al Adha XII adalah bagian dari cerita yang jauh lebih panjang. Sebab angka XII itu tidak muncul tiba-tiba.
Sebelumnya sudah ada Al Adha I hingga Al Adha XI. Pemberitaan lokal mencatat, gagasan pembangunan Masjid Al Adha telah dimulai sejak periode pertama Adhan memimpin Kota Gorontalo. Bahkan pada 2025, pembangunan Al Adha XI kembali dilanjutkan.
Sekarang Al Adha XII berdiri, dan pesannya sederhana bahwa gagasan lama itu belum selesai.
Di sinilah konsistensi Adhan dalam menjadikan kehidupan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan Kota Gorontalo terlihat.
Bukan hanya membangun masjid, Walikota Adhan juga kembali membawa PPIB (Pemilihan Putra-Putri Islam Berprestasi) ke tengah agenda pembangunan generasi muda. Program yang telah dikenal sejak periode kepemimpinan sebelumnya itu pada 2026 memasuki penyelenggaraan ke-10.
Ini penting dicatat, sebab pembangunan manusia tidak selalu berbentuk jalan, jembatan atau gedung.
Membina anak muda agar memiliki pengetahuan agama, akhlak dan prestasi juga merupakan investasi pembangunan, dan Kota Gorontalo membutuhkan itu.
Masjid dibangun dan Generasi dibina, menjadikan kedua hal tersebut mungkin terlihat sederhana. Tetapi justru dari hal-hal sederhana itulah sebuah arah pemerintahan bisa dibaca.
Dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kota Gorontalo memang berada di tengah berbagai sorotan. Salah satunya polemik mengenai status Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf yang dikaitkan dengan persoalan cagar budaya.
Isu itu kemudian berkembang menjadi perdebatan publik, hukum dan administrasi, Silahkan….
Semua pihak berhak menyampaikan pendapat dan mempertahankan argumentasinya melalui mekanisme yang tersedia.
Tetapi ada satu hal yang jangan sampai dilupakan, bahwa Pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena polemik belum selesai.
Penting diketahui, warga tidak makan dari perdebatan dan tidak memperoleh pelayanan administrasi dari konferensi polemik.
Anak-anak, tidak menjadi lebih baik hanya karena pejabat saling berbalas pernyataan dan kota Gorontalo membutuhkan pemerintah yang bekerja.
Karena itu, ketika Al Adha XII berdiri di Dulomo Selatan, kita sepatutnya layak melihatnya sebagai bagian dari pekerjaan pemerintah yang terus berjalan di tengah segala kegaduhan.
Bukan berarti persoalan cagar budaya harus diabaikan, justru malah sebaliknya. Bahwa persoalan itu harus diselesaikan berdasarkan dokumen, aturan dan proses hukum.
Tetapi persoalan tersebut, juga tidak semestinya menjadi satu-satunya lensa untuk menilai Pemerintah Kota Gorontalo
Disatu sisi, seperti yang kita pahami bahwa pribadi Walikota Adhan Dambea bukan tipe pemimpin yang selalu memilih bahasa aman. Karakter politiknya keras, sikapnya sering terbuka dan terkadang pernyataannya kadang menimbulkan perdebatan. Dan disitulah, Walikota Adhan yang dikenal publik.
Tetapi menilai Adhan hanya dari sisi kontroversinya juga tidaklah cukup, karena si balik karakter keras juga ada sejumlah tindakan yang menunjukkan perhatian terhadap persoalan masyarakat kecil.
Pemberitaan lokal, misalnya, pernah menggambarkan perhatian Adhan terhadap warga penyandang disabilitas yang menerima bantuan usaha dan kursi roda.
Artinya, karakter keras dan kepedulian kepada rakyat bukan dua hal yang harus selalu dipertentangkan.
Seorang pemimpin bisa keras dalam berargumentasi, tetapi lembut ketika berhadapan dengan warga yang membutuhkan.
Yang harus dinilai setelah itu adalah apakah sikap tersebut menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat..??
Saat ini, Pemerintahan Adhan – Indra sering diuji. Baik dalam perdebatan pada persoalan hukum dipersoalan polemik eks rumah jawatan kepala Kantor Pos Gorontalo maupun hal – hal lain yang dinilai cukup menyinggung jalannya program kerja.
Namun, yang perlu dilihat sebenarnya bukan dengan siapa yang paling keras berdebat dan Bukan pula dengan siapa yang paling ramai membuat pernyataan. Tetapi, dengan apa yang dikerjakan.
Masjid Al Adha XII adalah salah satu jawabannya dan PPIB ke-10 adalah jawaban lainnya.
Dan masih banyak pekerjaan lain yang jauh lebih dekat dengan kehidupan warga. Seperti sampah, drainase, jalan, pelayanan administrasi, ekonomi masyarakat, kelurahan dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Itulah medan sebenarnya sebuah pemerintahan, walaupun dipahami bahwa polemik dan kritik akan selalu ada. Bahkan pemerintahan yang paling baik sekalipun tidak akan pernah bebas dari kritik.
Tetapi, pemerintah juga memiliki pilihan. Menghabiskan energi untuk melayani setiap kegaduhan, atau memastikan pekerjaan tetap berjalan.
Walikota Adhan tampaknya sedang memilih pilihan kedua dan itu sah saja. Sebab sejarah pemerintahan tidak akan ditulis hanya dari konferensi pers dan polemik hukum.
Sejarah pemerintahan juga ditulis dari apa yang dibangun, dari apa yang dilayani dan dari generasi yang dibina serta dari seberapa jauh masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.
Maka, peresmian Al Adha XII tidak semestinya dibaca sebagai angka dalam daftar panjang pembangunan masjid. Namun lebih kepada simbol konsistensi yang berkesinambungan.
Al Adha I sampai XII, menunjukkan bahwa agenda keagamaan telah menjadi bagian dari perjalanan politik dan pemerintahan Adhan Dambea.
PPIB menunjukkan bahwa perhatian itu tidak berhenti pada bangunan fisik dan di tengah polemik yang sedang berlangsung, pesan yang muncul justru cukup jelas bahwa pemerintahan tetap harus bekerja.
Tetapi kalau ada pekerjaan yang memang harus dilakukan untuk rakyat, jangan berhenti hanya karena suara gaduh sedang lebih keras.
Terakhir, Walikota Adhan boleh saja dinilai kontroversial dan keras. Tetapi ukuran akhirnya tetap sama, apa yang dikerjakan untuk rakyat.
Dan ketika Al Adha XII diresmikan, satu pesan setidaknya kembali terlihat, bahwa di tengah riuhnya polemik, agenda pembangunan dan penguatan kehidupan keagamaan di Kota Gorontalo masih terus berjalan. (*)
