Pohuwato, AndalanIDN – Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menegaskan persoalan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pohuwato, Tri Mayudin, di ruang kerjanya, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas capaian cakupan dan keaktifan kepesertaan JKN di Kabupaten Pohuwato, termasuk upaya mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Gorontalo pada September 2026.
Berdasarkan laporan BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Pohuwato hingga September 2026 telah mencapai 99,07 persen. Namun, masih terdapat 1.556 penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional.
Sementara tingkat keaktifan peserta JKN berada di angka 90,72 persen. Kondisi tersebut masih menyisakan selisih 12.116 peserta untuk mencapai target keaktifan sebesar 98 persen.
Untuk mencapai tingkat keaktifan 95 persen sesuai dengan NK dan RK tahun 2026, dibutuhkan tambahan 3.917 peserta aktif. Perhitungan tersebut turut mempertimbangkan kepesertaan perangkat desa sebanyak 3.190 orang yang saat ini masih dalam kondisi nonaktif.
Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 15.455 penduduk Kabupaten Pohuwato masih memiliki kepesertaan JKN tidak aktif. Sementara itu, terdapat 2.568 peserta PBPU BP Pemda yang belum dilakukan pergantian segmen menjadi PBI JK sesuai dengan NK dan RK tahun 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Saipul Mbuinga mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam memberikan dukungan maksimal terhadap kepesertaan JKN.
“Yang disampaikan ini akan menjadi perhatian kami. Diakui saat ini, dengan anggaran yang masih terbatas, pemerintah daerah belum bisa memberikan dukungan anggaran kepesertaan secara maksimal. Namun, ke depan, seiring dengan stabilnya anggaran daerah, kami akan melengkapi kekurangan tersebut,”ujar Saipul.
Ia menambahkan, Pemkab Pohuwato akan terus mendorong aparat desa maupun masyarakat agar memiliki kepesertaan JKN yang aktif.
“Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan menjadi perhatian ke depannya. Kami berharap seluruh masyarakat Pohuwato bisa masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan,” harapnya.
Saipul juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Cabang Pohuwato yang telah menyampaikan perkembangan kepesertaan JKN hingga September 2026.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan sekaligus keaktifan kepesertaan JKN, sehingga semakin banyak masyarakat Pohuwato yang memperoleh jaminan kesehatan.
(Abd)
